MASA DEPAN PENDIDIKAN ANTARA DILEMA DILEMA

MASA DEPAN PENDIDIKAN ANTARA DILEMA DILEMA


Pendidikan adalah Bekal Masa Depan Anak

Pendidikan merupakan investasi masa depan anak. Jangan sepelekan! Orangtua berperan penting untuk memberikan pendidikan yang memadai bagi anak. Tujuannya agar anak dapat tumbuh cerdas, pintar, berpikir kritis dan terbuka. Tentunya juga mampu bersaing di dunia kerja, sehingga dapat meraih kesuksesan. Kalau anak sukses, orangtua juga yang akan bangga.


  Pendidikan merupakan aspek dasar kehidupan manusia. Dengan pendidikan, seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur.

Apa jadinya bila seseorang tanpa pendidikan? Ya, tentu aja akan menjadi orang yang tertinggal, tak mampu bersaing dan maju. Berbekal pendidikan, seseorang akan menjadi orang yang berguna, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah lebih baik.

Di Indonesia, pemerintah mengalokasikan dana yang besar setiap tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 yang disahkan antara DPR dan pemerintah sebesar Rp2.233,2 triliun.

Dan 20%-nya merupakan anggaran pendidikan, dari tingkat SD hingga perguruan tinggi Anggaran tersebut sebagai investasi di sumber daya manusia sehingga meningkatkan mutu pendidikan anak-anak Indonesia.

Meski menjadi prioritas utama Indonesia dan negara lain, pada praktiknya, pendidikan kerap menemui masalah. Masalah ini disebabkan beragam faktor. Berikut faktor yang acapkali menjadi masalah utama pelaksanaan pendidikan secara umum di banyak negara, antara lain:

1. Kurangnya jumlah guru terampil 


Guru adalah salah satu elemen pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Prosesnya guru mentransfer ilmu kepada murid, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengajarkan pendidikan akhlak kepada murid.


Faktanya di lapangan, pendidikan seringkali mendapat masalah kekurangan jumlah guru. Terutama guru-guru terampil atau yang bersertifikasi. Hal itu juga terjadi di Indonesia. Kadangkala penyebaran jumlah guru tidak merata, sehingga ada yang kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik.


Permasalahan ini tidak mudah diselesaikan dalam waktu cepat, karena bukan saja pemerintah yang memberikan fasilitas kepada guru untuk meng-upgrade dirinya, tapi juga dari diri guru sendiri untuk meningkatkan skill atau keterampilan, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.


Bukan cuma masalah jumlah guru, persoalan lain yang muncul adalah gaji guru yang rendah, kurangnya perhatian pemerintah pada status guru, seperti guru honorer, dan masih banyak masalah lainnya.

2. Bahan pembelajaran yang minim

Hambatan dunia pendidikan lain, adalah kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru, seperti buku atau bahan bacaan lain. Ini juga masalah yang cukup serius. Bagaimana siswa dan guru mau belajar atau menambah ilmu, kalau bahannya tidak ada.


Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Menyediakan bahan pembelajaran sebanyak mungkin. Bisa dalam bentuk cetak di perpustakaan, maupun elektronik atau online. Bahan pembelajaran tersebut sebaiknya dapat diakses secara gratis.

3. Tidak punya biaya sekolah


Hak setiap warga negara adalah memperoleh pendidikan yang layak. Kalau di Indonesia minimal wajib belajar 12 tahun, di jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun demikian, masih banyak anak di pelosok negeri yang tak bersekolah atau putus sekolah di tengah jalan lantaran terkendala biaya.


Masalah ini pun menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Tentu saja dengan membantu anak-anak yang kurang mampu dengan program beasiswa atau bantuan dana pendidikan dari anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah.


Para orangtua juga diharapkan tak berpangku tangan. Berjuang agar buah hatinya bisa bersekolah sampai jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya menabung di tabungan pendidikan sedini mungkin sesuai kemampuan finansial keluarga.


Jika dana pendidikan kurang, manfaatkan fasilitas pinjaman berbunga rendah, seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), atau pinjaman online di perusahaan fintech yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).